Dinilai Penghentian Pekerjaan Dilakukan Secara Sepihak Oleh Pemkab, Investor Di Lamsel Pertanyakan Kepastian Hukum dan Usaha Yang Berizin.

  • Bagikan

MediaA1.Com, KALIANDA– Pelayanan perizinan di kabupaten Lampung selatan kembali menuai polemik, dimana sebelumnya ada pemberitaan terkait rumit dan lambatnya Pemkab Lamsel dalam mengeluarkan izin untuk mendirikan bangunan dan gedung. Kembali kini menjadi sorotan dan di pertanyakan terkait proses pelayanan prizinan di pemkab Lampung selatan.

Kali ini salah satu perusahaan advertising reklame terbesar di Lampung yaitu, PT.Dinamis Media Indonesia, mempertanyakan aktivitas penghentian pekerjaan pembangunan tiang reklame yang sudah mempunyai izin untuk titik pemasangan tiang reklame. Tak ayal, penertiban dan pemberhentian pekerjaan pendirian tiang reklame itu ini di nilai dilakukan dan diputuskan secara sepihak oleh pemkab lamsel tanpa adanya pemberi tahuan secara resmi seblumnya ke pihak PT.Dinamis.

 

Hadiono, selaku penanggung jawab dari perusahaan advertising reklame tersebut, mempertanyakan proses perizinan terkait kepastian hukum dan ber usaha di kabupaten Lampung selatan.

menurutnya, semua tahapan proses sampai titik pemasangan tiang reklame itupun izinya sudah kita pegang, tetapi kami kaget dan heran, mendapat laporan dari pekerja kami dilapangan,bahwa pembangunan tiang reklame didepan masjid Agung Kalianda hari kamis kemarin itu harus dihentikan oleh sat pol PP dan para pejabat pemkab Lamsel, jumat (9/06).

Akibat aktivitas penertiban dan penghentian tanpa pemberi tahuan ke kami selaku pemegan izin, jelas ini kami menilai pemkab lamsel melakukakan ini secara sepihak, lain cerita kalo sebelum nya kami telah diberi tahu, sudah pasti akibat adanya penghentian pekerjaan milik kami ini, sudah pasti kami merasa dirugikan, dan hal sperti ini bisa merusak iklim investasi bila dibiarkan, karna semua kegiatan pekerjaan sudah berdasarkan izin yang telah diberikan kepada kami.

Lebih lanjut Hadiono mengungkapkan kepada awak media ini mengatakan, ” saya terheran heran dan bingung juga atas sikap yang dilakukan oleh pemkab Lamsel tersebut mas (pol PP-red) karna pekerjaan pemasangan tiang tersebut berdasarkan Izin peletakan titik pemasangan tiang tapi kok tiba tiba tanpa adanya pemberitahuan secara resmi kepada kami, pekerjaan tersebut dihentikan”.

” Yang menerbitkan izin untuk pemasangan titik reklame itu juga Dinas Pelayanan Periznan Lamsel, tetapi kenapa pembangunan tersebut dihentikan juga oleh pemkab lamsel dalam hal ini sat pol PP, kan itu sangat aneh sekali, apakah tim antar lembaga atau dinas dilamsel itu tidak ada sinergitas atau kordinasi”, Ujarnya seraya bertanya.

” surat izin peletakan titik pemasangan tiang reklame tersebut kami terima dari pemkab Lamsel, jika sudah ada izin saja dihentikan sepihak, tentu ini sama saja tidak ada kepastian hukum dan juga kepastian berusaha bagi para investor dong”.

“Kalo begini kejadiannya, kami sebagai investor bagaimana bisa nyaman dalam berinvestasi di Lampung selatan, padahal yang kami bangun itu salah satu untuk sumber pendapatan daerah   (PAD) pemkab Lamsel dari sektor reklame, ini saja nasibnya sudah begini”.

Namun demikian, lanjutnya, “kami dari pihak manajemen PT.Dinamis hingga hari ini belum menerima surat resmi yang meminta pekerjaan tersebut untuk di hentikan oleh bupati Lampung selatan”, tegas pria yang akrab disapa Hadi ini.

Dilain pihak kasat pol PP, Maturidi saat dikonfirmasi prihal pemberhentian dan pelarangan pada titik pemasangan reklame, dirinya mengatakan, ” alasan penghentian pekerjaan pendirian tiang reklame milik PT.Dinamis ini tidak tepat dibangun disini (areal depan masjid agung), ini bisa kita liat bersama, tiang reklame ini dibangun dekat trotoar,dekat masjid,dan ini mengganggu keindahan tata ruang kota, apalagi didepan sini baru dibangun bundaran dan tugu Pancasila”.ujarnya

Lebih lanjut juga saat dikonfirmasi terkait izin titi pembangunan Yeng telah dikeluarkan oleh dinas prizinan tersaebut sebagai dasar perusahaan reklame itu  mendirikan tiang sesuai titik pemasangan yg ditentukan, mantan camat Kalianda itu beralasan, ” ini untuk kepentingan dan keindahan Lampung selatan”.

“Kita ini mau bagusin kota Kalianda,jadi tidak ada kepentingan,mau bupati juga sampai 2024, jadi tidak kepentingan kita,intinya jangan di dirikan Disni,” jelas maturidi.

Terkait polemik penerbitan kegiatan izin usaha  dan penertiban penghentian kegiatan usaha yang sudah diberikan izin oleh dinas perizinan beberapa waktu yang lalu, wartawan media ini mencoba mengkonfirmasi via Wa prihal permasalahan tersebut, Ahmad Heri, selaku kepala dinas perizinan Lamsel yang lama, hingga berita ini diturunkan,dirinya belum merespon wa konfirmasi awak media ini.

Terlepas dari semua itu, perlu diketahui berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *