MediaA1.com-Lampung Tengah-Ketua Dewan Pimpinan Cabang ( DPC) Komite Wartawan Reformasi Indonesia ( KWRI) Kabupaten Lampungtengah ( Lamteng), tuding pihak Inspekltorat kabupaten setempat, tidak serius tangani temuan dugaan korupsi Dana Desa (DD) yang melibatkan sejumlah kepala kampung setempat.
Tudingan ini disampaikan Nurullah, pada Jum’at ( 20/2/2020), saat menanggapi sejumlah pemberitaan hasil temuan dugaan korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh salah satu Kepala Kampung, Payung Makmur, Kecamatan Pubian, kabupaten setempat, Zimamul Wafa, oleh pihak Inspektorat Lamteng, yang hannya dikenakan sanksi adminitrasi.
“Sudah jelas saat diwawancarai oleh wartawan media Pena Berlian dan Duta Lampung, pihak inspektorat sudah menemukan dugaan korupsi Dana Desa untuk kegiatan keagamaan serta sekolah PAUD senilai Rp40 juta kok hannya dikenakan sanksi adminitrasi memulangkan anggaran. Inikan aneh, oke uang hasil korupsi wajib dipulangkan namun proses hukum tetap jalan,”tegas Nurullah yang juga sebagai Ketua DPC Kommari, kabupaten setempat.
Nurullah juga mengaku sudah mengadukan hal ini kepada Bupati setempat, Loekman Djoyosoemarno, terkait dugaan korupsi DD di kampung setempat. “Saya sudah laporkan masalah ini kepada pak Bupati Loekman. Beliau berjanji secepatnya akan turun kelapangan untuk mengecek sejumlah permasalah yang ada dikampung Payung Makmur,”katanya.
Apa lagi masih kata Nurullah, sepengetahuan dirinya permasalahan yang ada di Kampung Payung makmur bukan hannya dugaan korupsi dana agama dan PAUD. bannyak sekali pembangunan yang ada dikampung tersebut yang karut-marut.
“Permasalahan di Kampung Payung Makmur itu bukan hannya dugaan korupsi dana agama dan PAUD saja, masih bannyak dugaan-dugaan korupsi dana desa yang diduga kuat dilakukan oleh oknum kepala kampung setempat. Seperti pada pemberitaan yang ada pelaksanaan pembangun sudah melebihi kalender yang telah ditentukan. Masa anggaran sudah dikucurkan seratus persen pada Tahun 2019 sampai 2020 belum juga selesai. Untuk apa bantuan tersebut,”ujar Nurullah.
“Eronisnya lagi kata Nurullah, pihak pelaksana pembangunan Kampung Payung Makmur baca dimedia asal-asalan. Yang konon kabarnya bangun underlahg pasir yang digunakan adalah limbah padas yang bercampur tanah serta ada yang sama sekali tidak dipadatkan, inikan sudah mennyalahi aturan,”imbuhnya.
Nurullah sangat mennyayangkan pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait yang terkesan sangat lemah. Selain itu, dia juga menduga adanya persekongkolan dugaan korupsi dana desa yang ada di Kabupaten Lampungtengah yang melibatkan sejumlah oknum yang terkait.
“Saya menduga bannyaknya pembangunan yang tidak sesuai aturan dan terkesan dibiarkan telah terjadi persengkongkolah antara oknum dinas terkait. Padahal harapan pemerintah pusat adanya bantuan dana desa mewujudkan pembangunan yang merata serta berkualitas, sesuai dengan program pak Jokowi yakni Nawacita,”katanya.
Nurullah mengaku dalam waktu cepat akan turun kelapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti pennyimpangan bantuan dana desa yang ada di kabupaten setempat dan akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Saya secepatnya akan turun melakukan pul baket dan puldata dan akan saya laporkan kepada aparat penegak hukum ditingkat pusat dan daerah. Jika ini tetap dibiarkan saya bisa memastikan program pemerintah pusat dan daerah tidak akan tercapai secara maksimal. Sebagai sosial kontrol ini juga menjadi tanggungjawab kami dalam rangka melaksanakan amanah UU Pers Tahun 1999 nomor 40,”pungkasnya.
Penulis : Kur/Yono
Editor : Cak Yoes
Berikan Komentar